ANGGARAN DASAR KKLI


BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

Badan Usaha Koperasi ini bernama Koperasi Karyawan Lintas Indonesia, dengan nama singkat KKLI dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut koperasi. Koperasi berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin 47-49-51, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan. Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.

BAB II

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Koperasi berazaskan kekeluargaan.

3. Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut :

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  • Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
  • Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  • Kemandirian.
  • Pendidikan Perkoperasian.
  • Kerjasama antara koperasi.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN USAHA

Pasal 3

1. Koperasi berfungsi membangun dan mengembangkan potensi dankemampuan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2. Koperasi berperan :

  • Secara aktif dalam upaya mempertinggi kwalitas kehidupan manusiadan masyarakat.
  • Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai sokogurunya.
  • Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

  • Menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara atertib dan teratur.
  • Memberikan pinjaman uang kepada anggota untuk kepentingan yang produktif dan bermanfaat.
  • Menyediakan barang-barang kebutuhan primer maupun sekunder bagi anggota dan masyarakat.
  • Menyelenggarakan usaha jasa : Cleaning Service, Kantin, Percetakan, Wartel, dan Perumahan bagi anggota.
  • Menjadi rekanan Perusahaan dan Kontraktor.
  • Mengadakan kerjasama antar koperasi dengan pihak lain, Perusahaan Swasta, BUMN/BUMD, Pemerintahan dalam bidang usaha/permodalan yang saling menguntungkan.
  • Meningkatkan pengetahuan anggota tentang perkoperasian dan ilmu pengetahuan lainnya untuk mengembangkan Koperasi.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus penggunaan jasa.

2. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.

3. Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi ini adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

  • Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian dsb)
  • Bertempat tinggal di : Jakarta dan sekitarnya
  • Mata pencaharian : Karyawan Lintas Indonesia
  • Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan simpanan Pokok dan simpanan Wajib, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (3).
  • Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.

4. Setiap Anggota mempunyai kewajiban :

  • Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
  • Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
  • Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
  • Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.
  • Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1).

5. Setiap anggota mempunyai hak :

  • Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
  • Memilih dan/atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau Pengawas.
  • Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf c.
  • Mengemukakan pendapat dan sarana kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
  • Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama Anggota.
  • Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing Anggota terhadap koperasi.
  • Mendapatkan bagian sisa hasil penyelesaian.

6. Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar anggota.

7. Seseorang yang masuk menjadi Anggota Koperasi harus :

  • Mengajukan surat permintaan kepada Pengurus.
  • Bilamana pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya.

8. Keanggotaan berakhir, bilamana Anggota :

  • Meninggal dunia.
  • Minta berhenti atas permintaan sendiri.
  • Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai Anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

9. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan, hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.

10. Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada pengurus.

11. Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dan meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 5

1. Disamping Anggota dimaksud dalam pasal 4, koperasi dapat menerima Anggota Luar Biasa.

2. Keanggotaan luar biasa tidak dapat dipindah tangankan.

3. Yang dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa adalah Penduduk Indonesia Warga Negara Indonesia dan penduduk Indonesia bukan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

  • Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian dsb).
  • Bertempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya.
  • Mata Pencaharian : Orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dengan KKU.
  • Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (3).
  • Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.

4. Setiap Anggaran Luar Biasa mempunyai kewajiban :

  • Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
  • Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
  • Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
  • Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.
  • Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1)

5. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak :

  • Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota.
  • Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
  • Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.
  • Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
  • Mendapatkan bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing Anggota terhadap Koperasi.
  • Mendapatkan sisa hasil penyelesaian.

6. Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar Anggota Luar Biasa.

7. Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Luar Biasa Koperasi harus :

  • Mengajukan surat permintaan kepada Pengurus.
  • Bilamana Pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya.

8. Keanggotaan luar biasa berakhir, bilamana Anggota Luar Biasa :

  • Meninggal dunia.
  • Minta berhenti atas permintaan sendiri.
  • Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
  • Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai Anggota, atau berbuat suatu yang merugikan Koperasi.
  • Berakhirnya keanggotaan luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan daftar anggota luar biasa.

10. Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus.

11. Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 6

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

2. Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebutkan Rapat Aanggota Tahunan.

3. Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus, dan pelaksanaanya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 7

1. Selain Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaanya mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas kehendak :

  • Pengurus
  • Pengawas
  • Atas permintaan tertulis dari minimal lebih dari 2/3 jumlah anggota.

Pasal 8

1. Pada dasarnya Rapat Anggota syah bila dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota.

2. Rapat Anggota untuk merubah Anggaran Dasar syah bila dihadiri minimal ¾ dari jumlah anggota Koperasi.

Pasal 9

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus serta Pengawas tentang pengelolaan Koperasi.

Pasal 10

Hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada Anggota.

Pasal 11

1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

3. Keputusan Rapat Anggota untuk merubah Anggota Dasar sah bila disetujui oleh minimal ¾ dari jumlah Anggota yang hadir.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus ialah Anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :

  • Memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi.
  • Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta ketrampian kerja yang baik.
  • Pernah mengikuti Pendidikan Perkoperasian.

3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

4. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.

5. Bilamana seseorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka Rapat Anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan atetapi pengangkatan itu harus disyahkan oleh Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 13

1. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang.

2. Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam daftar pengurus.

3. Untuk pertama kalinya Pengurus Koperasi ini adalah :

  • Ketua Umum : Achda Suhada Bernawidjaja
  • Ketua I : Viena Meuthia
  • Ketua II : Pamudji Mintoro
  • Sekretaris I : Noor Hasim Yubari
  • Sekretars II : Meiske Patty
  • Bendahara I : Lily Lestari
  • Bendahara II : Rita Hendrawati

Pasal 14

1. Pengurusan bertugas untuk :

  • Mengelola Koperasi dan usahanya.
  • Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.
  • Mewakili Koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.
  • Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar Anggota, daftar Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan.
  • Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
  • Menyelenggarakan Rapat Anggota
  • Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan fungsinya.
  • Mengajukan Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.

2. Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat pengelola Koperasi.

3. Tugas pokok masing-masing Anggota Pengurus ditetpkan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 15

Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa atau honorarium menurut keputusan Rapat Anggota.

Pasal 16

1. Pegurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang masuk dan berhentinya Anggota dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.

2. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.

3. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar anggota.

4. Setiap Anggota Pengurus harus memberikan bantuan kepada Pengawas dan Pemeriksa yang diberi tugas untuk itu guna melaksanakan tugasnya, dan ia diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan serta memperlihatkan segala buku warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan/inventaris dan uang yang ada pada Koperasi.

5. Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar Pengawasan/atau Pemeriksa sebagimana tersebut dalam pasal 21 ayat (5) dan (6) tidak dibambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh Anggota Pengurus dan Pengelola Koperasi.

Pasal 17

1. Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagaimana mestinya.

2. Pengurus wajib memberitahukan pada Anggota tiap kejadian penting yang mempengaruhi jalanya Koperasi.

Pasal 18

1. Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

2. Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap anggota Pengawas dan Pemerintah.

3. Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan dalan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota lainnya diketahui dan dipahami oleh Anggota.

4. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara para Anggota dan mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.

5. Perselisihan yang timbul karena menyangkut kepentingan Koperasi atau dalam hubunganny sebagai Anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak.

6. Pengurus harus melakukan segala ketantuan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 19

1. Pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi sebagai akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kewajibannya.

2. Jika kelalaiannya itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota Pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk seluruhnya akan tetapi Anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya seta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi.

Pasal 20

1. Dalam melaksanakan fungsi dan fugasnya, Pengurus berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana maupun dana-dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

2. Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

3. Pengurus berhak menerima bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Bab VII

PENGAWAS

Pasal 21

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota

2. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

3. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah Anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  • Mempunyai sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi
  • Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan seta ketrampilan yang baik terutama di bidang pengawasan.
  • Pernah mengikuti pendidikan perkoperasian.

4. Pengawas dipilih untuk jabatan 3 (tiga) tahun

5. Pengawas bertugas untuk :

  • melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekalian.
  • Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada Pengurus dengan tembusan kepada Pemerintah.

6. Untuk kepentingan koperasi Rapat Anggota dapat meminta jasa audit pada Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.

Pasal 22

Pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa atau honorarium sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 23

1. Dalam melaksanakan fungsi dan fungsinya Pengawas berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

2. Dalam melaksanakan fungsi dan fungsinya Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan, berkas, barang-barang, unang serta bukti-bukti lainnya yang ada pada Koperasi.

Pasal 24

Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan Pengawasan dan/ atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Dewan Penasehat diharuskan merahasiakan segala sesuatu tentang keadaan koperasi yang didapatkannya dalam melakukan fungsinya.

BAB VIII

PENGELOLA KOPERASI

Pasal 25

1. Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

2. Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji serta pendapatan lainnya atas pengelola ditetapkan dalam suatu kontrak kerja.

BAB IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 26

1. Untuk kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat.

2. Rapat Anggota dapat mengangkat Anggota atau orang bukan Anggota yang mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan Koperasi untuk menjadi Dewan Penasehat.

3. Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa atau honorarium sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

4. Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus.

5. Dewan Penasehat dapat memberik saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 27

1. Tahun buku koperasi mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Koperasi wajib melanggarkan pembukuan tentang badan usahanya.

3. Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan laba/rugi.

BAB XI

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 28

Pada waktu kantor dibuka maka Pengurus dapat memberi kesempatan kepada :

a. Setiap orang untuk menelaah Akta Pendirian dan Akta Perubahan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

b. Setiap orang Penjabat Instansi yang berwenang untuk menelaah buku, catatan-catatan dan perhitungan keuangan seta laporan pemeriksaan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seprelunya.

BAB XII

MODAL BADAN USAHA KOPERASI

Pasal 29

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman

2. Modal sendiri dapat berasal dari:

  • Simpanan Pokok
  • Simpanan Wajib
  • Dana Cadangan
  • hibah

3. Modal pinjaman dapat berasal dari:

  • Anggota
  • Koperasi lain
  • Bank dan lembaga keuangan lainnya
  • Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  • Sumber lainnya yang syah

Pasal 30

Selain modal sebagimana dimaksud dalam pasal 29 Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan

BAB XIII

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 31

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

2. Uang simpanan Pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengijinkan Anggota untuk membayar dalam sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali angsuran bulanan.

3. Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Simpanan Wajib yang jumlahnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.

4. Pada waktu keanggotaan diakhiri Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan suatu gagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.

5. Setiap Anggota digiatkan untuk menyimpan dalam bentuk/ atau jenis lainnya atas dasar keputusan Rapat Anggota.

Pasal 32

1. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.

2. Uang simapan dalam bentuk atau jenis lainnya selain Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Anggota atau menurut perjanjian.

Pasal 33

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 4 ayat (8) dan pasal 5 ayat (8) maka uang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan kerugian yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian.

BAB XIV

SISA HASIL USAHA

Pasal 34

1. Sisa Hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam suatu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada Anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing Anggota terhadap Koperasi, serta digunakan untuk dana pendidikan, sosial, pembangunan daerah kerja, dana pengurus/ pengawas dan karyawan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB XV

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 35

1. Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian Anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang seharusnya telah disetor oleh Anggota yang bersangkutan pada Koperasi, serta modal penyertaan yang dimilikinya.

2. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan uang cadangan.

3. Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagiak kerugian yang belum terpenuhi ditutup/atau diperhitungkan dengan SHU tahun-tahun yang akan datang.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 36

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

  • Keputusan Rapat Anggota
  • Keputusan Pemerintah

Pasal 37

1. Dengan memperhatikan pasal 6 dan pasal 7 Anggaran Dasar ini maka Rapat Anggota Luar Biasa mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi.

2. Keputusan pembubaran Koperasi dimaksud diberitahukan kepada kreditor.

3. Salam pemberitahuan keputusan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 38

Keputusan pembubaran koperasi oleh Pemerintah sebagimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b dilakukan apabila:

a. terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang koperasi.

b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum/atau kesusilaan.

c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 39

Kepentingan kreditor dan para Anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 40

Penyelesaian dilakukanoleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.

Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota.

Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah.

Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi Dalam Penyelesaian".

Pasal 41

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai-berikut:

  • Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Dalam Penyelesaian.
  • Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan
  • Memanggil Anggota an bekas Anggota tertentu, Pengurus serta Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  • Memperoeh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip Koperasi.
  • Menetapkan dan melaksanakansegala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang lainnya.
  • Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
  • Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota
  • Membuat berita acara penyelesaian

BAB XIVII

PEMBINAAN

Pasal 42

1. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

2. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudian dan perlindungan kepada Koperasi.

BAB XVIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 43

1. Setiap anggota yang melanggar pasal 4 ayat (4) huruf b dan c dikenakan sanksi sebagai berikut:

  • Tidak membayar Simpanan Wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua dan ketiga, skorsing dan pemberhentaian dengan hormat.
  • Tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama satu tahun buku, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan skorsing dan pemberhentian dengan hormat.
  • Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian tidak dengan hormat.

2. Rapat Anggota dapat meutuskan untuk memberhentikan Pengurus yang tidak melaksanakan pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 Anggaran Dasar ini.

3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengawas yang tidak melaksanakan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar ini.

4. Sanksi-sanksi yang tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 44

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggraran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

2. Badan Usaha koperasi ini didirikan pada tanggal 20 Januarai 1995 di Jakarta Selatan oleh kami selaku pendiri, yang nama, alamat dan pekerjaannya disebut dibawah ini:

  • Nama : Achda Suhada Bernawidjaja

          Alamat : Jl. Raya Cikunir RT.004/02 No.29 Bekasi

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Viena Meuthia

          Alamat : Jl. H. Jian. No. 83A Cipete utara Jakarat-Selatan

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Pamudji Mintoro

          Alamat : Jl. dr.Saharjo Gg.Lontar C Dalam/12 Jakarta-Selatan

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Noor Hasim Yubari

          Alamat : Jl. Pahlawan Gg.Anggur Vib No.71 Ciputat

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Meiske Patty

          Alamat : Jl. Sidoro 9 Jakarta Selatan

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Lily Lestari

          Alamat : Jl. Musi VII/F-729A Jakamulya Bekasi Selatan

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Rita Hendrawati

          Alamat : Jl. Sultan Hasanudin 49-50-51 Jakarta

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Siswiranto

          Alamat : Perumahan Cimone Mas Permai Jakarta

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Muhammad Za’im Amansyah

          Alamat : Jl. M Kavling No.6 Kebon Baru Tebet Jakarta

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Hasanudin

          Alamat : Pondok Maharta Blok C 27/20

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Sundari

          Alamat : Perumahan Binong Permai Blok B2/3J Tangerang

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Ressy T. Saim

          Alamat : Jl. Jati Padang Raya No.31 Ps.Minggu Jakarta

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Sari Sjafrid

          Alamat : Jl. Jiban II RT.008/01 No.24 Keb. Lama Jakarta-Selatan

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Eddy Setiawan

          Alamat : Komplek Unilever Blok B1/24 Meruyu Selatan Jakarta

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Imam Susanto

          Alamat : Jl. H.Bantong II/59 RT. 007/06 Jakarta Selatan

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Yenny Ernawati

          Alamat : Jl. Gunung Indah VII RT.04/03 No.38 Ciputat

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : F.X. Ridwan Handoyo

          Alamat : Jl. Dr.Sumeru Gg.1/2 Jakarta

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Hariyadi

          Alamat : Jl. Saari No.10 RT. 002/06 Kelapa Dua Jak-Bar

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Robertus I Wayan Sumianto

          Alamat : Jl. Ksatrian I No.5 Matraman Jakarta Timur

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

  • Nama : Anas Ma’ruf

          Alamat : Jl. Anggrek IV/22 Krangan Permai Pondok Gede Jakarta

          Pekerjaan : Karyawan Lintas Indonesia

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Pengurus selaku kuasa untuk menanda tangani Aikta Pendirian Koperasi

1. Demikian Anggaran Dasar Karyawan Lintas Indonesia ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang diberikan kuasa

 

 

Tanda Tangan

Nama

Jabatan

.

ACHDA SUHADA BERNAWIDJAJA

Ketua Umum

·

VIENA MEUTHIA

Katua I

·

PAMUDJI MINTORO

Ketua II

·

NOOR HASIM YUBARI

Sekretaris I

·

MEISKE PATTY

Sekretaris II

·

ULY LESTARI

Bendahara I

·

RITA HENDRAWATI

Bendahara II

 

Disadur dari Buku AD/ART pertama.




Share this article